EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

225389
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
819
819
5829
211697
19021
26664
225389

Your IP: 54.81.232.54
2018-05-25 23:17
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Banyuwangi

 
Banyuwangi - Semester pertama 2017, fluktuasi penumpang roda dua dan pejalan kaki pelabuhan Ketapang, Banyuwangi mengalami penurunan. Padahal Kantor Kementerian Perhubungan RI pada 15 Mei 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kenaikan tarif baru bagi penumpang dan kendaraan bermotor roda dua sebesar dua persen untuk pelabuhan jurusan Ketapang - Gilimanuk, Bali.
 
"Penurunan jumlah penumpang kapal di pelabuhan Ketapang untuk roda dua kemungkinan dampak siklus peningkatan perekonomian, yang semula naik kendaraan roda dua sekarang naik kendaraan roda empat. Mengingat penumpang kapal pelabuhan Ketapang dari Jawa ke Bali kebanyakan untuk bekerja," ungkap perwakilan Kantor Pelabuhan ASDP Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Ketapang kepada lensarakyat.com di ruang tunggu Kantor  PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Ketapang, Selasa (26/09).
 
Sandi juga mengatakan, terkait harga tarif kendaraan bermotor roda dua sebelumnya seharga Rp 22 ribu, kini harga tiketnya naik sekitar Rp 24 ribu. "Untuk jumlah penumpang kapal ASDP pejalan kaki juga mengalami penurunan, namun angkanya tidak terlalu signifikan," jelasnya. 
 
"Jadi harga tiket untuk penumpang pelabuhan Ketapang dan kendaraan bermotor roda dua naik sekitar empat persen," jelasnya. (Sul).

Banyuwangi - Sebanyak 82 peserta ujian paket C dari PKBM Mandiri Sejahtera terlihat antusias mengikuti pada hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

Bertempat di SDN 1 Desa Blambangan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, peserta ujian Paket C terlihat serius mengerjakan soal-soal ujian berbasis komputer.

"Usia peserta UNPK kali ini beragam. Ada yang muda ada yang usianya sudah tergolong tua, namun mereka penuh semangat ikut UNPK,” tuturTri Wulan (29 tahun) salah satu panitia PMBK Mandiri Sejahtera, Sabtu (15/04).

Berdasarkan pantauan Lensarakyat.com setiap  ruangan kelas ada dua orang pengawas dari para guru yang menjadi tutor pada beberapa PKBM kabupaten Banyuwangi. 

Selain guru dan panitia penyelenggara UNPK, terlihat juga jajaran Dinas Pendidikan, dan jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta, serta beberapa anggota Polisi Polsek Muncar turut mengamankan jalannya ujian UNPK.

82 peserta tersebut dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang akan melaksanakan ujian selama 4 hari, yakni Sabtu 15 April, Minggu 16 April, Sabtu 22 April dan Minggu 23 April. 

Ujian paket C untuk jurusan IPS, materi ujiannya adalah Bahasa Indonesia dan Geografi, Matematika dan Sosiologi, Bahasa Inggris dan Ekonomi, dan mata pelajaran PKN.

Hermanto, salah seorang peserta UNPK asal Kecamatan Singojuruh (27 tahun) kepada lensarakyat.com mengatakan bahwa motivasinya ikut UNPK adalah ia ingin bisa berkuliah. (R2R)

 

Banyuwangi – Transparansi Desa Wringinputih dalam merealisasi pekerjaan pemerintah desa mendapat apresiasi warganya. Siti salut dengan adanya papan informasi terkait penggunaan dana di beberapa titik di Desa Wringinputih.

“Saya puas dengan kinerja pemerintah Desa Wringinputih yang telah transparan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jika Pemdes Wringinputih transparan menandakan jika kepala desa wringinputih tertib aturan,” ungkap Siti Muzdhalifah, Warga Dusun Tegalpare Desa Wringinputih Kecamatan Muncar kepada lensarakyat.com, rabu (12/04).

Menurut Siti, pemasangan papan informasi setiap titik-titik program desa yang menggunakan dana desa merupakan bentuk kepatuhan yang patut kepala desa lainnya contoh. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dimana Desa / kelurahan wajib untuk menerapkan konsep pemerintahan terbuka, jelasnya.

Sehingga salah satunya poin Permendagri yang berisi tentang pemerintah desa  untuk mengumumkan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui baliho, pamflet, spanduk, dan situs / website desa yang bisa masyarakat akses bisa bermanfaat, pungkasnya. (R2R).

 

Banyuwangi - Proyek Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( SLBM ) di Dusun Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan membangun sarana MCK plus kurang transparan. Pasalnya proyek SLBM yang terindikasi menggunakan Dana Alokasi Khusus APBN tidak terpampang papan proyek, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui apa kegiatannya, berapa anggarannya, siapa pelaksananya dan berapa volume pengerjaannya.

“Meskipun nantinya proyek SLBM Desa Kedungrejo bermanfaat bagi masyarakat tetapi hak-hak masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik jangan terabaikan, jangankan DAK, semisal ada dana istimewa, selagi memakai uang negara maka sepatutnya rakyat tahu. Sebab uang yang mereka pakai menggunakan uang negara dan dalam menggunakan uang negara, seperti untuk pembangunan fisik masyarakat harus tahu, "kata Heru, warga Kecamatan Muncar kepada lensarakyat.com, Jum'at (07/04) .

Heru juga menyampaikan jika pertanggung-jawaban pelaksanaan itu sangat penting, jika seandainya kualitas pelaksanaannya jelek bagaimana? Siapa yang rugi?. Semestinya pelaksana proyek memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12/PRT/M/2014 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 sebelum melaksanakan kegiatan proyek pemerintah. Apalagi jika proyek pemerintah tersebut anggarannya cukup fantastis, misalnya ratusan juta, tuturnya.

Saifuddin, Ketua KSM 'Mandiri', pelaku proyek SLBM Desa Kedungrejo, mengaku pernah memasang papan informasi proyek dekat lokasi MCK plus, namun sudah hilang. Ia memaklumi sebab lokasi pengerjaannya dekat dengan pelabuhan jadi banyak nelayan berlalu-lalang, ungkapnya.

Terkait anggaran pembangunan SLBM Desa Kedungrejo, Saifuddin mengatakan jumlahnya 318 juta Rupiah, dan ia mengaku tim BPK telah mengaudit seminggu yang lalu. Namun ketika lensarakyat.com menanyakan tim audit BPK darimana yang datang dan siapa nama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Saifuddin mengaku tidak tahu.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi, Ir Mujiono,M.Si saat lensarakyat.com mengkonfimasi lewat telepon, Jum'at (07/04) membenarkan jika anggaran SLBM tersebut kurang lebih dari 300 jutaan. Dan program SLBM tersebut anggarannya berasal dari DAK. (R2R)

Banyuwangi - Koordinator Banyuwangi Corruption Watch (BCW) Masruri, pertanyakan masuknya dana bantuan ke SMP Muhammadiyah 7 Sempu dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Banyuwangi, Kamis (12/ 01). Masruri mempertanyakan masuknya dana bantuan tersebut, sebab status hak kepemilikan tanah SMP Muhammadiyah 7 Sempu tidak jelas.

“Persoalan tanah wakaf Masjid Al Gufron Desa Sempu Kecamatan Sempu yang ditempati sekolah SMP Muhammadiyah 7 Sempu sudah dilaporkan ke Polda Jatim, terkait dugaan tindak pidana Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan akan diproses secara jalur hukum. Coba sampean lihat di data pokok pendidikan dasar dan menengah Dirjen pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud. SMP Muhammadiyah 7 Sempu, hak milik tanahnya kosong, ungkap Masruri, koordinator BCW saat wartawan menghubunginya lewat seluler, Senin (16/01).

Masruri juga mengatakan, persoalan tanah wakaf seluas 4185 telah bergulir semenjak tahun 2015, dengan rentetan panjang musyawarah antara pihak nadzir wakaf, pihak sekolah dan semua pihak terkait seperti Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Banyuwangi dan Dinas Pendidikan (Disdik) Banyuwangi. Namun hasil musyawah yang telah disepakati bersama ternyata tidak ditepati oleh pihak sekolah, yaitu untuk tidak pakai label salah satu ormas dalam kegiatan pendidikan, malahan pihak lembaga pendidikan tersebut tuntut agar mereka dijadikan nadzir wakaf, ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf yang menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk mereka kelola dan mereka kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Masruri tuntutan menjadi nadzir wakaf sangat tidak relevan dan jika kita setuju justru akan melegalkan salah satu ormas untuk mengelola tanah wakaf, padahal tanah wakaf tersebut sebenarnya untuk pendirian masjid dan kegiatan masjid, bukan untuk hal lainnya, pungkasnya.

Salimi, Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi membenarkan bahwa persoalan tanah wakaf SMP Muhammadiyah 7 Sempu telah masuk ranah hukum, dan akan diproses secara hukum. Sebenarnya bagi pihak nadzir wakaf, seandainya pihak sekolah tidak pakai nama ormas tidak ada permasalahan bagi pihak sekolah untuk menggunakan tanah wakaf tersebut." Kata politisi Partai PDIP kepada wartawan di ruang fraksi sesuai Hearing, Kamis (12/01). (SPR-04).

Banyuwangi – Jum’at (07/01), di Dusun Palurejo Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar ada aktifitas sabung ayam yang diduga berada dibawah naungan Paguyuban Penggemar Ayam Jago Indonesia (PAPAJI). Namun kali ini, aktifitas sabung ayam tersebut membuat sebagian warga Dusun Palurejo Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar resah, pasalnya dalam acara sabung ayam tersebut terindikasi terselubung permainan judi bola setan (cap jeki ) di dekat perkampungan dan masjid.

" Saya resah mas dengan adanya sabung ayam yang terselip ajang judi, apalagi mereka menggelar dekat dengan kampung. Kita juga berkewajiban menjaga generasi muda untuk tidak mengenal judi." ucap Hasan Taufik , warga Dusun Palurejo RT 01 RW 06 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, Jum'at ( 07/01).

Hasan juga memperkirakan jika kegiatan sabung ayam tersebut, sudah berlangsung selama 4 bulanan.

Hal senada juga disampaikan Samsul, warga Dusun Palurejo Rt 01 Rw 06 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar, yang juga seorang guru ngaji di Dusun Palurejo. Ia tidak keberatan dengan adanya hobi sabung ayam, namun jika ada unsur perjudian seperti cap jeki, lebih baik mencari tempat yang agak jauh dari kampung, ujarnya.

Sementara Kapolsek Muncar, Kompol Agus Dwi Jatmiko saat dikonfirmasi lewat telepon berkata akan tindak tegas perjudian, Ia tidak akan toleransi terhadap apapun rupa perjudian. Ia juga meminta warga melapor jika ada perjudian, dan dirinya akan menindaknya, tegas Agus Dwi Jatmiko, Sabtu (08/01).

" Soal sabung ayam kontes itu legal. tapi kalau permainan judi cap jeki ada di areal kontes, saya akan tindak. Terima kasih atas infonya mas," pungkas Kapolsek Muncar.(SPR-04)

Banyuwangi - Ketua panitia Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) Sampangan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, menyatakan tidak tahu-menahu tentang dugaan kejanggalan putusan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi mengenai permohonan perubahan tahun kelahiran atas nama Moh Anton Ansori yang menjadi Kepala Dusun Sampangan. Menurutnya pihak Panitia Pilkadus Sampangan sudah melakukan tugas dengan sebaik mungkin, mulai dari pendaftaran, penjaringan hingga mendapatkan rekomendasi camat yang telah terlaksana dengan demokratis, Rabu (28/12)

“ Moh Anton Ansori sebagai pendaftar telah melampirkan semua persyaratan termasuk kutipan Penetapan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Surat Keterangan dari sekolah. Semua persyaratannya cukup mas, dan kami rasa tidak perlu memverifikasi," ucap Imam Rudianto. Ketua Panitia Pilkadus Sampangan.

Imam Rudianto juga menambahkan, jika masih ada warga Sampangan menilai dalam Pilkadus Sampangan janggal, ia tidak mempermasalahkan. Ketua panitia pilkadus yang sekaligus sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Kedungrejo juga mempersilahkan warganya, yang ingin menggugat putusan pengadilan tersebut," pungkasnya. (SPR-04).

Minggu, 25 Desember 2016 22:51

Pilkadus Dusun Sampangan Terindikasi Janggal

Banyuwangi - Kepala Dusun Sampangan yang baru, Moh Anton Ansori masih belum bisa bernafas lega. Pasalnya dalam Pemilihan Kepala Dusun (Pilkasun) Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, yang mana Mohamad Abdurakhman, selaku Kepala Desa (Kades ) Kedungrejo lantik pada tanggal 5 Desember 2016 lalu, beredar isu jika Pilkasun Sampangan, terindikasi janggal.

“Ada yang janggal dan ketidakcocokan, antara penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi no 99/pdt.P/2016/PN Byw, terkait permohonan perubahan tahun kelahiran Moh Anton Ansori di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan surat keterangan dari Madrasah Ibtida'iyah (MI) Miftahul Ulum tertanggal 28 November 2016, nomor : 234/201/421/MiMU/XI/2016 dengan tanda-tangan Muh. Kamto. Mungkin Untuk lebih rinci mengenai surat-surat tersebut, sampeyan (anda-red) bisa bertanya langsung ke panitia Pilkadus Sampangan atau Kades Kedungrejo, " ucap M Tohir, warga Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar kepada lensarakyat.com, Selasa (20/12).

M Tohir juga mengatakan, dalam surat keterangan MI Miftahul Ulum nomer 239/201/421/MIMU/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016, menyatakan bahwa Moh Anton Ansori adalah siswa MI Miftahul Ulum kelahiran 17 Oktober 1975. Namun pada tanggal 28 November 2016 Kepala MI Miftahul Ulum, mencabut surat keterangannya itu dengan mengeluarkan surat keterangan baru nomor : 234/201/421/MIMU/XI/2016, yang menerangkan bahwa Moh Anton Ansori bukan siswa MI Miftahul Ulum, dan kelahirannya adalah 17 Oktober 1968, ungkapnya.

"Apa panitia pilkadus , kades dan camat tidak mencermati ini semua ?" pungkas M Tohir, sambil melipat kembali foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan surat keterangan dari Kepala Madrasah Ibtida'iyah, yang M Tohir yakini keabsahan dan kevalidannya.

Ditempat terpisah, Ketua BPD Desa Kedungrejo, Hadi Pitoyo mengatakan wajar dalam suatu pemilihan jika ada pihak yang puas dan pihak yang tidak puas. Ia menilai bahwa apa yang Pilkasun Sampangan lakukan, sudah sesuai prosedur dan mekanisme perundang undangan, maupun Permendagri. Jika memang terindikasi ada ketidakbenaran dalam putusan penetapan pengadilan negeri tersebut, silahkan lakukan gugatan ke pengadilan. “Salah alamat bila umpamanya hendak menggugat panitia pilkadus, " sambung Pitoyo, Rabu (21/12) .

Ketika tim lensarakyat.com mengkonfirmasi Kepala MI Miftahul Ulum, Muh Kamto, Kamis (22/12) dirumahnya, perihal surat keterangan yang menjadi bukti pemohon Moh Anton Ansori di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia menjawab bahwa ada kekhilafan. Ia berharap agar persoalan ini tidak melebar, namun dirinya mengaku siap membeberkan kebenaran fakta, bila nanti persoalan ini menjadi masalah publik, terangnya.

" Iya, saya memang khilaf, dan ini adalah evaluasi bagi saya pribadi." tuturnya.

Sementara, Imam Rudianto selaku ketua Pilkadus Sampangan yang juga sebagai Sekretaris Desa Kedungrejo, saat tim lensarakyat.com mengkonfirmasi lewat telpon genggam tidak ada respon, hingga berita ini naik, masih belum ada konfirmasi dari panitia pilkadus. (SPR-04)

Berita masih akan kami konfirmasi lebih lanjut…………………….

Selasa, 20 Desember 2016 18:23

Rentenir Makin Subur Di Muncar

Banyuwangi – Menghadapi paceklik panjang merupakan tantangan bagi masyarakat nelayan pesisir Kecamatan Muncar, manakala penghasilan berkurang namun pengeluaran terus mendesak keluar. Untuk memenuhi segala kebutuhan saat penghasilan tidak ada, memaksa sebagian masyarakat pesisir Muncar meminjam uang kepada rentenir.

“Paceklik panjang yang masyarakat nelayan pesisir Muncar rasakan, semakin menyuburkan kegiatan rente. Pinjam-meminjam uang ala rente ( sistem meminjam, namun saat mengembalikan harus menyertakan bunga uang –red) sudah umum masyarakat mengetahuinya, bahkan telah membudaya,” ungkap Heru Darmansyah, salah seorang aktifis LSM di Banyuwangi, Minggu (18/12).

Heru juga menambahkan, dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang ada di Pasal 1754 KUH Perdata, yang masih berlaku sampai sekarang. Akan tetapi apapun bentuk rente tersebut, tetap akan merugikan pihak yang meminjam, karena biasanya bunga pinjaman dari rentenir sangat mencekik, katanya.

Salah seorang warga Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar yang namanya tak mau terpublikasi membenarkan terkait suburnya praktik rentenir di wilayah Muncar, semenjak nelayan pesisir Muncar mengalami paceklik. Ia juga mengaku, jika saat ini tengah berhutang kepada salah satu rentenir.

"Kami cuman bisa berdoa semoga keadaan ikan di Muncar seperti dulu lagi, agar ekonomi rumah tangga kembali membaik. Siapa yang ingin punya hutang kepada rentenir, kalau tidak karena terpaksa?, " pungkasnya.(SPR-04)

Banyuwangi - Sabtu (17/12), bertempat di ruang Auditorium lantai 2, gedung Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 1945) Banyuwangi, Rektor Untag 1945 Banyuwangi kukuhkan 398 wisudawan-wisudawati. Dalam acara pengukuhan tersebut, Rektor Untag 1945 Banyuwangi, Drs Andang Subahariyanto, M.Hum juga menyerahkan penghargaan khusus kepada Mega Apriliana, SH , selaku sarjana peraih Indeks Prestasi (IP) tertinggi 4,0.

“Saya harap alumni Untag 1945 Banyuwangi menjadi alumni yang membanggakan, karena hari esok persaingan makin ketat. Dinamika kehidupan makin kompetitif, dan alumni Untag 1945 Banyuwangi harus optimis untuk melalui tantangan kedepan,” ungkap Rektor Untag 45 Banyuwangi, Drs Andang Subahariyanto, M.Hum, dalam sambutannya, usai mengukuhkan para wisudawan-wisudawati, Sabtu (17/12).

Andang Subahariyanto juga meminta kepada wisudawan-wisudawati Untag 1945 Banyuwangi, angkatan ke XXXII lebih berani dan siap menjadi agen konstruksi sosial. Alumni Untag 1945 Banyuwangi harus memberikan solusi kepada masyarakat, bukan malah memberi masalah, ucapnya. (SPR-02)

AwalSebelumnya12BerikutnyaAkhir
Halaman 1 dari 2