EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

224659
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
89
819
5099
211697
18291
26664
224659

Your IP: 54.166.245.10
2018-05-25 02:45
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items
Minggu, 25 Desember 2016 22:51

Pilkadus Dusun Sampangan Terindikasi Janggal

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Banyuwangi - Kepala Dusun Sampangan yang baru, Moh Anton Ansori masih belum bisa bernafas lega. Pasalnya dalam Pemilihan Kepala Dusun (Pilkasun) Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, yang mana Mohamad Abdurakhman, selaku Kepala Desa (Kades ) Kedungrejo lantik pada tanggal 5 Desember 2016 lalu, beredar isu jika Pilkasun Sampangan, terindikasi janggal.

“Ada yang janggal dan ketidakcocokan, antara penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi no 99/pdt.P/2016/PN Byw, terkait permohonan perubahan tahun kelahiran Moh Anton Ansori di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan surat keterangan dari Madrasah Ibtida'iyah (MI) Miftahul Ulum tertanggal 28 November 2016, nomor : 234/201/421/MiMU/XI/2016 dengan tanda-tangan Muh. Kamto. Mungkin Untuk lebih rinci mengenai surat-surat tersebut, sampeyan (anda-red) bisa bertanya langsung ke panitia Pilkadus Sampangan atau Kades Kedungrejo, " ucap M Tohir, warga Dusun Sampangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar kepada lensarakyat.com, Selasa (20/12).

M Tohir juga mengatakan, dalam surat keterangan MI Miftahul Ulum nomer 239/201/421/MIMU/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016, menyatakan bahwa Moh Anton Ansori adalah siswa MI Miftahul Ulum kelahiran 17 Oktober 1975. Namun pada tanggal 28 November 2016 Kepala MI Miftahul Ulum, mencabut surat keterangannya itu dengan mengeluarkan surat keterangan baru nomor : 234/201/421/MIMU/XI/2016, yang menerangkan bahwa Moh Anton Ansori bukan siswa MI Miftahul Ulum, dan kelahirannya adalah 17 Oktober 1968, ungkapnya.

"Apa panitia pilkadus , kades dan camat tidak mencermati ini semua ?" pungkas M Tohir, sambil melipat kembali foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan surat keterangan dari Kepala Madrasah Ibtida'iyah, yang M Tohir yakini keabsahan dan kevalidannya.

Ditempat terpisah, Ketua BPD Desa Kedungrejo, Hadi Pitoyo mengatakan wajar dalam suatu pemilihan jika ada pihak yang puas dan pihak yang tidak puas. Ia menilai bahwa apa yang Pilkasun Sampangan lakukan, sudah sesuai prosedur dan mekanisme perundang undangan, maupun Permendagri. Jika memang terindikasi ada ketidakbenaran dalam putusan penetapan pengadilan negeri tersebut, silahkan lakukan gugatan ke pengadilan. “Salah alamat bila umpamanya hendak menggugat panitia pilkadus, " sambung Pitoyo, Rabu (21/12) .

Ketika tim lensarakyat.com mengkonfirmasi Kepala MI Miftahul Ulum, Muh Kamto, Kamis (22/12) dirumahnya, perihal surat keterangan yang menjadi bukti pemohon Moh Anton Ansori di Pengadilan Negeri Banyuwangi, ia menjawab bahwa ada kekhilafan. Ia berharap agar persoalan ini tidak melebar, namun dirinya mengaku siap membeberkan kebenaran fakta, bila nanti persoalan ini menjadi masalah publik, terangnya.

" Iya, saya memang khilaf, dan ini adalah evaluasi bagi saya pribadi." tuturnya.

Sementara, Imam Rudianto selaku ketua Pilkadus Sampangan yang juga sebagai Sekretaris Desa Kedungrejo, saat tim lensarakyat.com mengkonfirmasi lewat telpon genggam tidak ada respon, hingga berita ini naik, masih belum ada konfirmasi dari panitia pilkadus. (SPR-04)

Berita masih akan kami konfirmasi lebih lanjut…………………….

Read 850 times