EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

224670
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
100
819
5110
211697
18302
26664
224670

Your IP: 54.166.245.10
2018-05-25 02:46
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items
Senin, 16 Januari 2017 21:00

BCW Pertanyakan Masuknya Dana Bantuan SMP Muhammadiyah 7 Sempu

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Banyuwangi - Koordinator Banyuwangi Corruption Watch (BCW) Masruri, pertanyakan masuknya dana bantuan ke SMP Muhammadiyah 7 Sempu dalam hearing dengan Komisi IV DPRD Banyuwangi, Kamis (12/ 01). Masruri mempertanyakan masuknya dana bantuan tersebut, sebab status hak kepemilikan tanah SMP Muhammadiyah 7 Sempu tidak jelas.

“Persoalan tanah wakaf Masjid Al Gufron Desa Sempu Kecamatan Sempu yang ditempati sekolah SMP Muhammadiyah 7 Sempu sudah dilaporkan ke Polda Jatim, terkait dugaan tindak pidana Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan akan diproses secara jalur hukum. Coba sampean lihat di data pokok pendidikan dasar dan menengah Dirjen pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud. SMP Muhammadiyah 7 Sempu, hak milik tanahnya kosong, ungkap Masruri, koordinator BCW saat wartawan menghubunginya lewat seluler, Senin (16/01).

Masruri juga mengatakan, persoalan tanah wakaf seluas 4185 telah bergulir semenjak tahun 2015, dengan rentetan panjang musyawarah antara pihak nadzir wakaf, pihak sekolah dan semua pihak terkait seperti Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Banyuwangi dan Dinas Pendidikan (Disdik) Banyuwangi. Namun hasil musyawah yang telah disepakati bersama ternyata tidak ditepati oleh pihak sekolah, yaitu untuk tidak pakai label salah satu ormas dalam kegiatan pendidikan, malahan pihak lembaga pendidikan tersebut tuntut agar mereka dijadikan nadzir wakaf, ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf yang menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk mereka kelola dan mereka kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Masruri tuntutan menjadi nadzir wakaf sangat tidak relevan dan jika kita setuju justru akan melegalkan salah satu ormas untuk mengelola tanah wakaf, padahal tanah wakaf tersebut sebenarnya untuk pendirian masjid dan kegiatan masjid, bukan untuk hal lainnya, pungkasnya.

Salimi, Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi membenarkan bahwa persoalan tanah wakaf SMP Muhammadiyah 7 Sempu telah masuk ranah hukum, dan akan diproses secara hukum. Sebenarnya bagi pihak nadzir wakaf, seandainya pihak sekolah tidak pakai nama ormas tidak ada permasalahan bagi pihak sekolah untuk menggunakan tanah wakaf tersebut." Kata politisi Partai PDIP kepada wartawan di ruang fraksi sesuai Hearing, Kamis (12/01). (SPR-04).

Read 475 times