EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

224704
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
134
819
5144
211697
18336
26664
224704

Your IP: 54.166.245.10
2018-05-25 02:49
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items
 
Jember - Senin (08/01) jajaran Kantor Imigrasi Klas II Jember menandatangani deklarasi janji kerja 2018 untuk peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Klas II Jember. Kelima point deklarasi janji kerja jajaran Kantor Imigrasi Klas II Jember meliputi profesionalme, transparansi, akuntabel, sinergi dan inovatif.
 
"Pegawai yang bekerja dibawah KemenkumHAM, khususnya Kantor Imigrasi Klas II Jember harus menaati lima point deklarasi janji kerja. Ini untuk mendukung kinerja yang transparan dan bersih, sehingga bisa melayani masyarakat," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Klas II Jember, Kartana, kepada awak media seusai memimpin apel penandatanganan deklarasi.
 
Lanjut Kartana, untuk merealisasikan deklarasi janji kerja, pegawai terampil serta peralatan dan program berbasis teknologi informasi ikut mendukung. "Bila ada pegawai yang melanggar isi deklarasi, maka pihaknya akan menindak sesuai kesalahan dan aturan yang berlaku," pungkasnya. (Sul).
 
Bondowoso - Perempuan berinisial APA (13 tahun), siswi MTs At - Taqwa yang hilang saat bermain river tubing di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari akhirnya diketemukan oleh tim SAR gabungan dan masyarakat sekitar, Minggu (07/01). Korban yang terindikasi terseret arus sungai ditemukan tidak bernyawa di Dam Sampean Baru, Klabang, dalam kondisi tidak bernyawa.
 
"Tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian korban permainan river tubing sejak Jum'at (05/01), dan membuahkan hasil Minggu (07/01). Saat pencarian kita berpencar menjadi tiga tim pencarian, kita menyisir mulai Dam Sengon sampai Wonosroyo dan mulai Pleseran hingga Tratakan serta di Dam Sampean Baru" ungkap Kapolres Bondowoso, AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi kepada awak media, Minggu (07/01) di RSUD dr H Kusnadi, Bondowoso.
 
Taufik juga menjelaskan bahwa sekitar jam delapan pagi, Minggu (07/01) jajarannya mendapat info ada penemuan mayat di Dam Sampean Baru. "Setelah kita cross - cek di lokasi, ternyata benar ada penemuan mayat dengan ciri sesuai target pencarian," tuturnya.
 
"Kemudian korban kita bawa ke RS untuk dilakukan outopsi. Pihak keluarga korban juga kita hadirkan untuk memastikan identitas jenazah, dan menurut pengakuan keluarga ternyata benar jenazah APA (13 tahun)," pungkasnya. (Gus).
 
Bondowoso - Menjadi seorang pejuang, terlebih memperjuangkan kepentingan rakyat tidak perlu menjadi nomer satu. Hal tersebut dikatakan H Irwan Bachtiar R SE MSi, selaku bakal calon Wakil Bupati Bondowoso disela - sela acara istighotsah dan deklarasi pasangan bakal calon Drs KH Salwa Arifin dan H Irwan Bachtiar R SE MSi (Sabar) di gedung GOR Pelita, Bondowoso, Kamis (04/01).
 
"Meski PDI P memiliki porsi 8 kursi di dewan dan PPP memiliki 5 kursi, kita tidak perlu harus nomer satu. Karena yang namanya berjuang untuk rakyat tidak perlu melihat siapa yang di nomer dua ataupun di nomer satu," ungkap H Irwan Bachtiar R SE MSi.
 
Lanjut Bachtiar, KH Salwa merupakan seorang guru dan panutan. "Saya yakin kedepan masyarakat lebih menginginkan KH Salwa untuk memimpin Bondowoso," jelasnya.
 
"Program kami ingin menjadikan Bondowoso sebagai kabupaten yang tidak tertinggal. Kami juga akan mencanangkan gerakan revolusi mental sebagaimana Jokowi canangkan," tutur pria yang juga politisi PDI P.
 
Bachtiar juga mengatakan bahwa dengan mengedepankan dan mengoptimalkan semua madrasah diniyah Bondowoso akan semakin baik. "Kami akan canangkan pendidikan gratis yang benar - benar gratis, tanpa ada pungutan apapun, karena pendidikan merupakan prioritas kami," terangnya. (Gus).
 
Jember - Ada pemandangan menarik di halaman Pemkab Jember seusai upacara peringatan Hari Jadi Pemkab Jember ke 89, Kamis (04/01). Pasalnya saat ada jurnalis yang kedapatan memiliki gejala sakit gula darah tinggi, Bupati Jember, dr Hj Faida MMR meresponnya untuk segera memeriksanya ke RS Bina Sehat Jember.
 
Atas rekomendasi bupati, jurnalis berinisial H yang berdomisili di Kecamatan Kaliwates akhirnya mendapatkan pemeriksaan dan obat gratis di RS Bina Sehat. Spontanitas kebaikan Bupati Jember ini mendapat apresiasi dari Ketua LSM Pasti Jember.
 
"Saya mengapresiasi langkah Bupati Jember atas spontanitasnya yang mengarahkan seorang jurnalis yang mukanya bengkak dan terindikasi kadar gula darahnya tinggi. Ini menandakan bahwa bupati tidak melanggar sumpah gelar sebagai seorang dokter," ungkap Ketua LSM Pasti, Sazali di kantin Pemkab Jember, Jum'at (05/01).
 
Sazali juga menambahkan, dengan arahan untuk mengedepankan kesehatan daripada pekerjaan itu menandakan sebuah kepedulian. "Ini merupakan sebuah kepedulian atau sentuhan bupati terhadap siapapun tanpa ada rekayasa," jelasnya.
 
"Jika Faida mengabaikan seorang warga yang kedapatan mukanya bengkak padahal ia menyandang gelar dokter, jelas dia melanggar sumpahnya. Saya sangat apresiasi kepedulian Faida yang secara tulus mengarahkan dan memberikan H perawatan dan pengobatan gratis," terangnya.
 
Sazali juga berharap bupati tidak hanya peduli terhadap kesehatan, ekonomi mikro dan makro di Kabupaten Jember kedepannya lebih terangkat lagi," pungkasnya.
 
Berdasarkan data terhimpun, apresiasi atas kepedulian Bupati Jember terhadap warganya secara spontan tidak hanya datang dari Ketua LSM Pasti. Pembina sebuah media, Basoka Sonatha juga mengapresiasi langkah spontanitas bupati yang perduli terhadap kesehatan warganya. (Sul).
Kamis, 04 Januari 2018 16:04

Polemik Tanah TKD Jati Soro Darungan

Kades Darungan Himbau Penghuni TKD Jati Soro Tidak Tertipu
 
Jember - Merebaknya isu kesanggupan seorang oknum yang bisa membuatkan akte tanah di lokasi Tanah Kas Desa (TKD) Jati Soro di Dusun Jumbatan Pedukuhan Plalangan Desa Darungan Kecamatan Tanggul dengan membayar sejumlah uang membuat Kepala Desa (Kades) Darungan prihatin. Untuk itu Kades menghimbau penghuni TKD Jati Soro berhati - hati agar tidak tertipu, apalagi kepengurusan permohonan tersebut tidak melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) Darungan. 
 
"Awalnya warga memohon menempati  (TKD) Jati Soro sejak jaman Kades Hasyim Mawardi almarhum dengan alasan tidak memiliki tempat tinggal. Sehingga Kades Hasyim membolehkan tetapi dengan syarat tidak boleh permanen, semi permanen tidak apa - apa," ungkap Kades Darungan, H Kulsum Effendi di ruang kerjanya, Selasa (02/01).
 
Kades Darungan juga mengatakan bahwa hingga saat ini masyarakat yang menempati TKD Jati Soro tidak memberi kontribusi sama sekali ke Pemdes Darungan. Sehingga pemerintah desa merasa dirugikan, pasalnya luas tanah yang ditempati sekitar 47 kepala keluarga tersebut sekitar 3 Ha, tuturnya.
 
"Jika kita sewakan ke pengusaha tebu, Pemdes Darungan bisa mendapatkan uang sekitar 5 juta Rupiah," ucapnya.
 
Lanjut H Kulsum Effendi, sebenarnya pihak desa tidak mempermasalahkan warga menempati TKD Jati Soro tersebut, namun area yang mereka tempati semakin melebar. Bahkan ada yang mau mengeklaim bahwa tanah yang mereka tempati merupakan tanah bekas Belanda, sehingga warga mengajukan permohonan dan muncul dokumen tanpa melalui desa, terangnya.
 
"Menurut pengakuan beberapa orang ada yang membayar 15 juta Rupiah, dan nanti akan muncul dokumen akte tanah. Padahal menurut keputusan Mendagri tahun 2012 tentang aset desa, tidak boleh pindah tangan apalagi sampai ada praktik jual-beli. Boleh dipindah - tangankan untuk kepentingan umum, namun harus ada pengganti yang sesuai dengan NJOP," jelasnya.
 
H Kulsum juga menambahkan, munculnya nominal 15 juta untuk administrasi membuat Kades penasaran, sebenarnya untuk apa saja ?. Saya harap warga yang menempati lokasi TKD Jati Soro kedepannya lebih tertib dan segera mengembalikan tanah tersebut untuk kesejahteraan warga Desa Darungan, sampainya.
 
Pria kelahiran Jember ini juga menyesalkan perilaku oknum yang meminta sejumlah uang kepada sejumlah warga yang menempati TKD Jati Soro. Dan mengancam akan mengusir penghuni TKD Jati Soro yang tidak ikut kelompoknya, ucapnya.
 
"Berdasarkan data, ada lima orang warga setempat yang menjadi koordinator permohonan TKD Jati Soro tersebut, Suyapmi, P. Indra, Sus, Tosan dan Slamet. Kemudian yang dari luar dusun koordinatornya Mujiono warga Krajan Desa Darungan, sedangkan Sugiyanto dan Ikbal warga luar Desa Darungan," pungkasnya.
 
Sementara salah satu penghuni TKD Jati Soro, Matsari (45 tahun), Selasa (02/01) membenarkan ada musyawarah warga terkait rencana permohonan TKD Jati Soro, pertama sekitar Selasa malam (06/11) dan Selasa malam (20/11). Menurut pengakuan empat oknum saat rapat memberitahukan bahwa TKD Jati Soro akan ada penyitaan, dan akan menjual kepada penghuni TKD Jati Soro, ucapnya.
 
"Luas atau sempit tanah yang warga tempati biayanya sama, 15 juta Rupiah. Menurut informasi Ikbal tanah ini bukan hak negara tapi hak rakyat, jadi tidak perlu takut, tuturnya.
 
Matsari juga menyampaikan, ada empat orang luar TKD Jati Soro ikut dalam musyawarah, ada yang mengaku dari Desa Darungan, Desa Klatakan, Semboro dan Jakarta. Keempat orang ini juga mengaku pernah sukses mengurus tanah di Desa Klatakan, Bondowoso dan Banyuwangi, paparnya.
 
"Rapat pertama membahas terkait permohonan TKD Jati Soro, rapat kedua berjalan cepat, orang yang menyetujui rapat pertama harus membayar 7,5 juta Rupiah dalam jangka waktu satu minggu," jelasnya.
 
Lanjut Matsari, ada sekitar lima orang yang membayar ke Slamet saat rapat kedua. "Menurut yang saya dengar, katanya uang 15 juta tersebut untuk membayar notaris, agraria dan pengadilan," terangnya.
 
"Jika pembayaran sudah lunas 15 juta maka akan akte akan diberikan. Jika tidak bayar maka akan digusur," pungkasnya.
 
Hal senada juga Matrab (60 tahun) sampaikan, bahwa ia juga pernah ikut rapat terkait permohonan tanah TKD Titi Soro di rumah Suyampi. "Saya melihat Suyampi membayar uang ke Slamet, namun saya tidak tahu nominalnya," ucapnya kepada lensarakyat.com di kediamannya, Selasa (02/01).
 
"Ada biaya 15 juta untuk mengurus akte, tapi saya pencari Pakis mau dapat uang darimana?. Ada empat orang yang bilang harus bayar, Slamet, P Fela, Suyampi dan P. Indra. Sedangkan yang mengambil fotokopi KK dan KTP milik warga kemarin Slamet," pungkasnya.
 
Sedangkan Kartono, selaku Ketua RW 12, lokasi TKD Jati Soro menyampaikan, prihatin dengan ulah oknum yang meminta sejumlah uang yang katanya bisa mengurus permohonan akte TKD Jati Soro. "Saya tanya salah satu warga saya B Marwah katanya ia harus cepat bayar, jika tidak akan ada penggusuran," ucapnya.
 
"Yang bilang akan ada penggusuran itu Tosan. Sejumlah uang DP sebesar 7,5 juta itu katanya untuk pensertifikatan tanah di TKD Jati Soro," katanya.
 
Lanjut Kartono, jumlah uang yang harus warga bayar untuk pembuatan akte di TKD Jati Soro sebesar 15 juta. "Ada lima orang yang mengkoordinir, P. Indra, Suyampi, Slamet, P Fela dan Tosan," jelasnya.
 
"Saya mengindikasikan bahwa akan ada upaya untuk membohongi warga. Saya hanya menghimbau warga agar saat menyerahkan sejumlah uang agar meminta kuitansi pembayaran yang bermaterai, agar ada pertanggungjawaban," pungkasnya.
 
Ditempat terpisah Slamet (38 tahun), dikediamannya, Selasa (02/01) dikatakan bahwa awalnya ia diajak P Indra dan Suyampi untuk rencana pengajuan permohonan pembuatan akte, mumpung ada program dari atas. "Terkait adanya pembayaran sejumlah uang coba tanya ke Suyampi," ucapnya.
 
"Saat rapat sempat gaduh, ada pro - kontra makanya saya malu dan saya menghindar. Saya tidak pernah menerima uang, sebab saya takut melanggar hukum atau undang - undang," tuturnya.
 
Sementara Suyampi kepada lensarakyat.com di rumahnya, Selasa (02/01) mengakui jika ada rapat pembahasan permohonan tanah TKD Jati Soro, dan menurut Sugiyanto gratis. "Kemudian saya menawarkan agar Sugiyanto yang mengurus, awalnya muncul harga 100, 50 dan 30 juta namun warga tidak setuju," ucapnya.
 
"Setelah mengatakan 15 juta baru orang - orang menyetujui, tapi warga menerima beresnya. Rapat kedua Sugiyanto membawa akte permohonan, namun tidak ada pembayaran," sampainya.
 
Lanjut Suyampi, sementara sudah ada 13 pengajuan permohonan dan kini masih dalam proses. "Saya sangat bersyukur jika akhirnya proses permohonan ini berhasil, soalnya saya kepingin punya tanah yang statusnya jelas," terangnya.
 
"Awalnya yang mengajak saya mengadakan rapat permohonan akte P Indra dan P En, warga Dusun Krajan.  Yang hadir saat rapat Sugiyanto orang Tanggul, Ikbal orang Desa Klatakan dan Bambang yang katanya perwakilan dari Jakarta," pungkasnya.
 
Sedangkan P Indra kepada lensarakyat.com, Selasa (02/01) mengatakan bahwa ia tidak tahu apa - apa terkait permohonan akte tanah TKD Jati Soro. Begitupula terkait sejumlah uang untuk biaya kepengurusan akte ia juga mengaku tidak tahu. (Sul/Fan).
 
Denpasar - Salah satu mesin SPBU Jalan Gunung Batukaru, Monang - Maning, Denpasar Barat (Denbar) hangus terbakar. Akibatnya, empat motor, satu unit kecor bensin dan satu genset ludes terbakar.
 
“SPBU yang terbakar milik PT. Sriani Jaya Migas, kasus ini masih kami selidiki apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” ujar Kanit Reskrim Mapolsek Denbar, Iptu Aan Saputra, Selasa (01/01).
 
Iptu Aan juga mengatakan, dari keterangan karyawan SPBU, Gede Ari Sutama (21), sekitar pukul 11.00 Wita sedang melayani konsumen mengisi tangki bensin sepeda motor. Tiba-tiba dilihat ada uap dan disusul kobaran api dari bawah lubang tangki, ucapnya. 
 
"Sedangkan I Gusti Agung Made Oka Teja Muliawan (23), pegawai SPBU mengaku pada saat mengecor bensin tiba-tiba dari balik bensin  muncul api dan langsung membesar, kemudian Made Oka langsung bergegas untuk menyelamatkan diri. Pemilik sepeda motor Honda Vario yang terbakar yaitu Wayan Sukarta (43), waktu itu ia sedang membeli bensin di SPBU tersebut dan dari bawah mesin SPBU mengeluarkan api langsung merembet ke sepeda motor dan mengenai kakinya," jelasnya.
 
Lanjut Kanit Reskrim Denbar, pemilik sepeda motor lainnya yaitu Decky Asbanto, Kolak Karsono dan Upi Novianti. "Api terus berkobar dan konsumen yang antri langsung berlarian untuk menyelamatkan diri,” terangnya.           
 
"Petugas langsung memasang garis polisi untuk melakukan pemeriksaan oleh tim Labfor untuk memastikan dari mana asal sumber api tersebut. Dari keterangan saksi-saksi, tiba-tiba keluar api dari mesin dan api langsung membesar dan membakar empat motor, genset dan bangunan bagian sisi timur," paparnya.
 
"Api baru bisa padam 30 menit kemudian, berkat bantuan tiga mobil Damkar. Ini kejadian yang kedua kali SPBU ini terbakar,” jelas Iptu Aan. (Ndrik).
 
Denpasar - Warga Bali, wisatawan domestik dan wisatawan asing bersukaria menyambut malam tahun baru 2018. Untuk mengantisipasi kejadian yang dapat merusak suasana perayaan tahun baru ini, Mapolda Bali menggelar pengamanan secara maksimal dengan melibatkan jajaran Kapolda, Wakapolda sampai pejabat utama Polda Bali turun kelapangan untuk mengecek dan memantau situasi secara langsung.
 
Wakapolda Bali mendatangi sejumlah Gereja dan berpatroli kawasan pantai Kuta dengan menggunakan sepeda motor. Wakapolda Bali mengatakan, sejauh ini keamanan di Bali masih terpantau aman dan kondusif.
 
“Saya yakin, warga akan berpesta sampai pagi, untuk itu jajaran kepolisian akan tetap melakukan pengamanan sampai selesai. Saya tidak ingin terjadi sesuatu pada malam ini, apabila terjadi maka dunia akan mengetahui,” terang Wakapolda Bali, Brigjen Pol Drs Alit Widana SH MSi, Minggu (31/12). (Ross).
Selasa, 02 Januari 2018 09:20

Serunya Wahana Wisata Taman Rengganis

 
Bondowoso - Kabupaten Bondowoso memiliki banyak pilihan untuk berwisata, salah satunya wahana wisata taman Rengganis yang berlokasi di Dusun Karang Utara Desa Glingseran Kecamatan Wringin. Selain pemandian, pemandangan alam yang asri dan ratusan benda purbakala Megalithikum menambah pesona wahana wisata taman Rengganis.
 
"Wahana wisata taman Rengganis kita kelola sejak bulan April 2017, namun pengunjungnya sudah sangat ramai. Tempat wisata ini dikelola oleh BUMDes yang terbagi dalam empat Pokja, yakni Pokja simpan - pinjam, wisata, persewaan dan shalawat rutin," ungkap Kades Glingseran, Sulaedi kepada lensarakyat.com di lokasi wisata, Senin (01/01).
 
Sulaedi juga berharap agar wahana wisata taman Rengganis kedepan lebih pesat. "Saya dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga memohon agar Pemkab Bondowoso memberi support kepada kami," tuturnya.
 
"Meski tahun ini belum ada bantuan dari Pemkab, tapi tahun depan insyaallah akan ada bantuan dari Pemkab Bondowoso, seperti Kantor Disparpora Bondowoso. Begitupula dinas lain,  seperti PUPR yang akan membantu perbaikan sarana dan prasarana berupa pengaspalan sepanjang 850 M," terangnya.
 
Lanjut Sulaedi, dinas perhubungan juga tahun depan akan membantu memberi papan nama dan lampu. Sedangkan PMD akan memberi bantuan pengaspalan sepanjang 400 M, ucapnya.
 
"Kantor Disperindag rencananya akan membantu penyediaan rombong / lapak jualan untuk mendirikan pasar di lokasi wisata taman Rengganis. Tiket masuk wisata sangat murah mas, hanya dua ribu Rupiah dan parkir dua ribu Rupiah. Sekitar seribu karcis yang habis dalam waktu dua hari ini," pungkasnya. (Gus).
 
Denpasar - Banyaknya kasus tanah di Bali yang belum terungkap, membuat Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose angkat bicara. Setelah jajarannya melakukan penelusuran, ternyata permainan mafia tanah terindikasi melibatkan beberapa oknum institusi.
 
Untuk itu, di tahun 2018 Kapolda Bali akan menuntaskan kasus - kasus tanah yang selama ini mangkrak. Sekaligus akan mengungkap siapa saja mafia tanah yang terlibat.
 
"Ternyata di Bali ada masalah yang kelihatannya sepele, namun tidak pernah berakhir, yakni terkait pertanahan. Setelah kita melakukan penelusuran, permainan mafia tanah terindikasi berkooptasi dengan berbagai institusi dan bermacam profesi," ungkap Kapolda Bali, Irjen Pol Dr Petrus Reinhard Golose, saat pelaksanaan Anev Kamtibmas akhir tahun 2017, Kamis (28/12).
 
Lanjut Kapolda Bali, untuk mengungkap mafia tanah di Bali perlu penelusuran secara satu - persatu terhadap oknum institusi yang terlibat. "Dari beberapa kasus yang kita telusuri ternyata ada mafia tanah yang melibatkan orang tua, orang yang masih hidup mereka bilang sudah meninggal," terangnya.
 
"Macetnya kasus mafia tanah ini salah satunya terkendala adanya oknum pejabat yang kini masih aktif. Jadi selama menjadi Kapolda saya bertekad menyelesaikan masalah ini," tuturnya.
 
Jenderal bintang dua ini juga menambahkan, saat kejadian bom Bali 1 dan 2 meletus, awalnya harga tanah murah. Namun lama - kelamaan harga terus meningkat yang indikasinya ada permainan sindikat mafia tanah, pungkasnya. (Ndrik).
Minggu, 31 Desember 2017 18:31

APBD 2018 Jember Tetap Berjalan

 
Jember - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo akhirnya menerbitkan SK pengesahan rancangan peraturan Bupati Jember 2017, tentang penggunaan APBD Jember 2018. Dengan SK pengesahan tersebut, gubernur berharap agar roda pemerintahan di Kabupaten Jember tetap berjalan.
 
Melalui SK bernomor : 188/208.K/KPTS/013.4/2017, gubernur berharap agar Bupati Jember melaksanakan pengeluaran setinggi - tingginya sebesar angka APBD TA 2017 untuk membiayai keperluan tiap bulan. Namun pengeluaran setinggi - tingginya tersebut prioritas untuk pembiayaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 
Sehingga dengan terpenuhinya belanja bersifat wajib, pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti ; pendidikan, kesehatan dan atau kewajiban kepada pihak ketiga terpenuhi. Keputusan gubernur yang disahkan di Surabaya ini berlaku sampai ditetapkannya Perda Kabupaten Jember tentang APBD TA 2018 dan Perbup Jember tentang penjabaran APBD TA 2018.
 
Sementara Bupati Jember, dr Hj Faida MMR mengatakan jika SK Gubernur Jatim sudah sah agar roda pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2018 harus tetap berjalan. "Bismillah, pembangunan jalan terus dengan tegak lurus," ucapnya di Aula PB Sudirman, Sabtu (30/12). (Sul).