EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

224711
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
141
819
5151
211697
18343
26664
224711

Your IP: 54.166.245.10
2018-05-25 02:49
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items
 
Jember - Kamis (05/04),puluhan massa LSM Forum Peduli Rakyat (FPR) Jember mendatangi Kantor BPR Cinde Wilis Cabang Ambulu dalam rangka mendampingi 3 nasabah bank tersebut. Menurut Ketua LSM FPR Jember, kedatangannya ini hanya meminta toleransi dalam penyelesaian masalah hutang - piutang ketiga nasabah yang ia kawal.
 
"Saya tidak ingin berdebat secara hukum ataupun keputusan terhadap piutang debitur BPR Cinde Wilis ini. Misalkan salah satu nasabah yang pinjaman pokoknya 75 juta, lalu bunga bank mencapai 13 juta dan denda sebesar 23 juta, ini sangat memberatkan," ucap Suwarno, Kamis (05/04).
 
Suwarno juga menyampaikan bahwa ia tadi sudah berdiskusi dengan pihak bank, namun antara pihak debitur dengan kreditur belum ada kata sepakat.
 
Sementara Kuasa Hukum BPR Cinde Wilis, Eko Imam Wahyudi SH kepada awak media mengatakan bahwa kedatangan LSM FPR ini terkait hutang piutang yang kita bagi 2 kasus. "Kasus pertama mengenai nasabah atasnama Indri Suhermini dan Hariani, mereka yang memiliki tunggakan pinjaman selama 1 tahun 8 bulan," ungkapnya.
 
"Kita sudah melelang jaminan mereka, karena setiap kita tagih tidak ada itikad baik, bahkan mereka sudah kita beri Surat Peringatan (SP) hingga 3 kali. Kemudian keduanya melakukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Jember untuk melawan rencana lelang jaminan, namun PN Jember menolak gugatan mereka," tuturnya.
 
Imam juga menambahkan, pihak perbankan sebenarnya sudah memberi toleransi dengan memberi keringanan terhadap nasabahnya. "Seperti Hariani yang kita kalkulasi tunggakannya mencapai 111 juta, kita turunkan menjadi 110 juta hingga 105 juta, namun suami Hariani hanya ingin membayar pokoknya saja, itukan tidak mungkin," paparnya.
 
"Sebab perbankan itu dananya juga dari pinjaman antar bank, deposito, dan OJK juga mengawasi kita. Sebelum eksekusi kedua belah pihak kita pertemukan (pemenang lelang dan pihak Hariani) namun belum ada kata sepakat. Mau membeli kembali jaminan tidak ada, tiba - tiba unjuk rasa di bank, padahal kita sudah tidak ada lagi kepentingan dengan mereka, karena jaminan mereka sudah jadi hak milik pemenang lelang," jelasnya.
 
Imam juga menerangkan kasus kedua, yakni terkait hutang nasabahnya bernama Kamidi. "Pinjaman pokoknya 30 juta, sisa pinjaman 29 juta, bunga bank 4 juta dan denda 11 juta, karena tidak ada itikad baik, maka pihak kreditur mengajukan gugatan sederhana ke PN Jember," ujarnya.
 
"Akhirnya PN Jember pada tahun 2017 memutuskan bahwa hutang Kamidi tinggal sekitar 33 juta, hingga saat ini hutang tersebut masih belum terbayar," pungkasnya. (Sul).
Kamis, 05 April 2018 09:57

727 KPM Desa Sumberjati Terima Rastra

 
Jember - Selasa (02/04), pemerintah pusat melalui jajarannya menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) di wilayah Kecamatan Silo. Dengan pendampingan tim TKSK Dinas Sosial Jember, sekitar 727 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Desa Sumberjati Kecamatan Silo menerima bantuan Rastra.
 
"Sekitar 727 KPM menerima bantuan Rastra, setiap KPM menerima 1 sak yang berisi 10 KG beras. Tidak ada pungutan dalam penerimaan Rastra, karena ini merupakan program gratis dari pusat," ungkap Andriyan Suwito, Kepala Desa Sumberjati di ruangannya, Kamis (02/04).
 
Lanjut Andriyan, penerima Rastra cukup membawa Kartu Keluarga (KK), dan kupon yang perangkatnya sebar. "Untuk nama penerima Rastra, datanya langsung dari pusat," terangnya.
 
"Kita juga ikut mengawasi pendistribusian Rastra, agar tidak ada Rastra Bagi - bagi Roto (Bagito). Semoga bantuan Rastra ini bermanfaat bagi penerimanya, baik dari ekonomi maupun kehidupannya, sehingga kedepan kehidupannya lebih mapan," pungkasnya.
 
Sementara Sukma (60), warga Dusun Krajan Desa Sumberjati mengaku bersyukur dengan adanya bantuan Rastra ini. "Terima kasih Pemkab Jember dan Kades Sumberjati yang telah memberi bantuan Rastra dengan gratis," ucapnya dengan logat Madura. (Sul).
 
Jember - Tebing tanah bantaran sungai Bedadung, tepatnya di Dusun Krajan Desa Lojejer RT 9 RW 3 mengalami erosi akibat debit air sungai meluap paska hujan deras. Akibat erosi, salah satu penghuni rumah terpaksa mengungsi untuk menghindari erosi susulan.
 
"Sumini bersama empat anaknya mengungsi di rumah kerabatnya, takut dengan kondisi tanahnya yang tergerus air. Keselamatan keluarga dan saya juga terancam dengan adanya erosi ini," ucap Imam Buhari (45), salah satu kepala keluarga terdampak erosi, Rabu (04/04).
 
Imam juga mengaku bingung, mau mengungsi tetapi tanah yang ia tempati hanya satu - satunya yang ia miliki. "Saya hanya berharap pemerintah segera membangun Tembok Penahan Tanah (TPT), sebagai antisipasi erosi," tuturnya.
 
"Apalagi saat ini anak saya masih kecil - kecil," pungkasnya.
 
Sementara Kades Lojejer juga menambahkan, bahwasanya kondisi 3 rumah terdampak erosi sangat mengkhawatirkan. "Jika debit air tinggi lagi, kemungkinan besar rumah - rumah tersebut akan hanyut," ucapnya, Rabu (04/04).
 
"Kita sudah berkoordinasi dengan Muspika dan badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi masalah erosi ini. Jarak bibir sungai dan rumah warga hanya sekitar 1 Meter, ini membahayakan," paparnya.
 
Joko juga meminta pemerintah segera membangun TPT, agar keselamatan warganya terjamin. "Lojejer merupakan penampungan air dari hulu, jika di hulu terjadi hujan dengan intensitas tinggi, maka debit air di Lojejer juga tinggi," terangnya.
 
"Meski di Lojejer tidak hujan, tapi di hulu hujan deras, itu bisa membahayakan warga pinggiran sungai di Dusun Krajan," jelasnya. (Sul).
 
Jember - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Jember menyidak Polsek Ambulu, Wuluhan, Puger, Gumukmas dan Pos Satpolair, Puger, Selasa (03/04). Sidak bertajuk Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) anggota kepolisian ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Jember.
 
"Pelaksanaan Gaktiblin ini untuk menekan angka pelanggaran oleh anggota kepolisian di Jember. Dari sidak hari ini kita masih menemukan anggota yang melakukan pelanggaran ringan, selanjutnya kita berikan berita acara singkat dengan tujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi," terang Kasi Divisi Propam Polres Jember, Iptu Sucahyo, di Mapolsek Gumukmas, Selasa (03/04).
 
Pria kelahiran Banyuwangi ini juga menyampaikan, sidak kali ini sebagaimana petunjuk pimpinan, jajaran Propam memeriksa surat kelengkapan anggota, surat kelengkapan mengendarai kendaraan bermotor, seperti SIM dan STNK, kelengkapan seragam, kerapian, kebersihan senjata dan sebagainya. "Selain ada temuan senjata kurang bersih, penggunaan kopel tidak sesuai aturan juga kita temukan, sebagai sanksi kita beri hukuman squat j ump," ucapnya.
 
"Saat sidak kita juga mensosialisasikan kepada anggota kepolisian agar tidak menggunakan fasilitas kepolisian untuk kegiatan kampanye. Agar tidak terkesan bahwa Polri membela salah satu golongan atau pasangan calon, apalagi tahun ini merupakan tahun politik," paparnya.
 
Sucahyo juga meminta agar anggota kepolisian di Jember betul - betul menjaga netralitas saat Pilkada. "Tugas kepolisian yakni menjaga keamanan," ungkapnya. (Sul).

Denpasar - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali sikapi serius uji publik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam Permenhub nomer 32 tahun 2016 ada 11 klausul kebijakan penyesuaian, seperti pengelompokan taksi online menjadi angkutan sewa khusus.

"Kita akan mengikuti penyempurnaan Permenhub nomer 32 tahun 2016 dan meminta pemerintah pusat membuat regulasi yang pasti, misalnya ambil alih ijin taksi oleh pusat. Jika perijinan diambil alih pusat, kuota juga diatur pusat," ungkap Kadishub Provinsi Bali, I G A Sudarsana SH MH, Senin (02/04).

Lanjut Sudarsana, padahal kuota juga perlu kajian dan anggaran. "Hasil kajian tim menghasilkan beberapa penyesuaian materi krusial, seperti pengelompokan taksi dalam jenis angkutan sewa khusus, kapasitas mesin minimum 1000 cc, tarif diatur dengan batas atau bawah yang diterbitkan Pemda," jelasnya.

"Perusahaan taksi tidak perlu memiliki bengkel, bekerja sama dengan bengkel resmi juga bisa. Monitoring operasional angkutan online secara baik," tuturnya.

Sudarsana juga menambahkan, Dishub juga mulai pemasangan stiker angkutan sewa khusus sebagai penanda angkutan penumpang yang legal. "Jika angkutan khusus menggunakan stiker berarti sudah resmi," terangnya. (Ross).

 
Denpasar - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar merilis hasil temuan peredaran kosmetik berbahaya di wilayah Denpasar. Menurut Kepala BBPOM Denpasar, kosmetik terindikasi tak berijin tersebut mengandung zat merkuri dan hydroquinon yang bisa merusak kulit dan memicu kanker.
 
"Triwulan pertama 2018, BBPOM Denpasar menemukan hal menarik, yakni ada salahsatu salon di Denpasar yang melakukan re-packing (pengemasan) sebuah produksi kosmetik pemutih kulit. "Kosmetik tersebut dibeli di pasaran kemudian dikemas lagi dengan wadah berbeda dan diberi label," papar Kepala BBPOM Denpasar, Gusti Ayu Adhi Aryapatni dihadapan awak media, Rabu (23/03).
 
Gusti Ayu Adhi Aryapatni juga menyampaikan, produk pemutih kuliah pasaran tersebut terindikasi pelaku sulap menjadi produk salon dengan harga mahal. "Jadi mereka jual dengan harga ratusan ribu, padahal di pasaran harganya sekitar lima ribuan," ungkapnya.
 
"Pelaku sudah melakukan aksinya sekitar 3 tahun, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan proses. Jika bukti sudah cukup, maka kita akan lakukan penegakan hukum," jelasnya.
 
Gusti Ayu Adhi Aryapatni juga menghimbau kepada para wanita agar tidak mudah tergiur dengan produk pemutih kulit yang bisa memutihkan kulit hanya seminggu. "Banyaknya produk kosmetik berbahaya di pasaran terjadi karena tingginya permintaan dari masyarakat," pungkasnya.
 
Berdasarkan data terhimpun, temuan BBPOM Denpasar triwulan pertama 2018 terdominasi obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), pangan impor yang belum memiliki registrasi atau ijin edar dan kosmetik mengandung bahan berbahaya. Jenis barang berbahaya yang BBPOM temukan sebanyak 179 macam, 615 buah dengan taksiran nilai ekonomi sebesar 114 juta Rupiah. (Ndrik).
 
Tabanan - Meski Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tabanan kehabisan tinta untuk mencetak kartu E-KTP, tidak menyurutkan untuk terus memberi pelayanan ke masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan E-KTP masyarakat saat tinta habis, Kantor Dispendukcapil sementara mencetak E-KTP di Kantor Kecamatan Kerambitan.
 
"Ribon dan tinta untuk mencetak E-KTP di Kantor Dispendukcapil Tabanan sudah habis sejak Februari 2018. Sebelumnya, untuk bisa mencetak E-KTP, Kantor Dispendukcapil Tabanan sempat pinjam tinta mesin ke Buleleng, Jembrana dan Badung," ungkap Kepala Dispendukcapil Tabanan, I Gusti Ngurah Agung Rai Dwipayana, Rabu (23/03).
 
Lanjut I Gusti Ngurah Agung Rai Dwipayana, habisnya tinta pencetakan E-KTP akibat tingginya antusias masyarakat untuk memiliki E-KTP. "Pengadaan ribon dan tinta rencananya akan terselenggara pada triwulan II melalui Dana Anggaran Khusus (DAK)," tuturnya.
 
"Sambil menunggu pengadaan tersebut, sementara kita mencetak E-KTP di Kantor Kecamatan Kerambitan. Di Kantor Kecamatan Kerambitan ada mesin cetak E-KTP, sehari kita targetkan bisa cetak 150 KTP," terangnya.
 
I Gusti Ngurah Agung Rai Dwipayana juga menambahkan, jika ribon dan tinta di Kantor Kecamatan Kerambitan habis, sementara ia akan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti E-KTP sementara. "Saya terus berkoordinasi dengan para perbekel dan camat untuk menuntaskan warga yang belum perekaman E-KTP," pungkasnya.
 
Berdasarkan data terhimpun, sekitar seribu orang yang belum melakukan perekaman E-KTP di Tabanan. (Ross).
 
Jember - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Jember menggelar rapat koordinasi tim Pengawasan Orang Asing (Pora) tingkat kabupaten dan kecamatan di hotel Aston, Selasa (28/03). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persoalan negatif dampak kedatangan orang asing di Indonesia.
 
"Kedatangan orang asing di Indonesia memberi dua dampak, yakni positif dan negatif. Secara positif, kedatangan orang asing di Indonesia bisa meningkatkan pelimpahan devisa yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia," ungkap Kabid Intelejen, Penindakan, Informasi dan Komunikasi Kanwil Imigrasi Jatim, Tohadi, dalam sambutannya.
 
Lanjut Tohadi, namun orang asing yang datang di Indonesia juga bisa membawa dampak negatif, seperti kepentingan untuk mendominasi ekonomi, tenaga kerja dan kepentingan trans nasional seperti pencurian kekayaan alam, terorisme dan bisnis narkoba. "Dengan kepentingan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kompleksitas permasalahan politik, hukum, kesejahteraan masyarakat dan keamanan," paparnya.
 
"Dengan adanya permasalahan yang kompleks tersebut, jelas akhirnya akan merugikan kepentingan negara. Untuk itu Kemenkum HAM RI mengintruksikan sebagaimana Peraturan Menteri Menkum HAM no 50 tahun 2016, agar terbentuk tim Pora di tingkat kabupaten maupun kecamatan," jelasnya.
 
Tohadi juga menambahkan, dengan adanya tim Pora, Kemenkum HAM berharap bisa mengantisipasi persoalan negatif akibat kedatangan orang asing. Saya harap dengan adanya tim Pora tingkat kecamatan dan kabupaten yang terkoordinir, pengawasan terhadap orang asing lebih optimal," pungkasnya.
 
Berdasarkan data terhimpun, rapat tim Pora Kantor Imigrasi II Jember  dihadiri, jajaran Kapolsek, Danramil, Camat, OPD dan perwakilan Kejaksaan Negeri Jember. (Sul).
Senin, 26 Maret 2018 16:49

6 Pejabat Baru Kemenag Jember Dilantik

 
Jember - Kepala Kantor Kemenag Jember melantik dan menyumpah keenam jajarannya di aula Kemenag Jember untuk menempati posisi baru di bidang pendidikan agama Islam, penyuluh agama Islam, penghulu pertama KUA dan penghulu muda KUA. dalam pelantikan tersebut Kepala Kemenag Jember menghimbau para pejabat baru tersebut agar bekerja sesuai Tupoksinya.
 
"Promosi dan mutasi di sebuah instansi merupakan hal biasa untuk mendapat suasana dan tanggungjawab baru. Dengan adanya pelantikan dan penyumpahan ini saya harap bisa meningkatkan kinerja aparatur kementrian agama sekaligus regenerasi," tutur Kepala Kemenag Jember, KH Muhammad Fachrurrozi, di aula Kemenag Jember, Senin (26/03).
 
Fahrurrozi juga menyampaikan, dengan adanya pelantikan ini maka jumlah petugas penyuluhan agama Islam di Kemenag Jember mencapai 15 orang. "Penyuluh agama Islam di Kemenag Jember sebelumnya berjumlah 12 orang," terangnya.
 
"Saat ini Kemenag Jember memang masih kekurangan petugas penyuluh agama Islam. Saya harap di Jember, petugas penyuluhnya satu kecamatan satu petugas," ungkapnya.
 
Fahrurrozi juga menambahkan, penghulu di Kemenag Jember saat ini juga masih kurang banyak, namun rekrutmennya terbatas. "Saya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada rekrutmen baru untuk penghulu, setidak - tidaknya ada diklat kepenghuluan dan terbentuk diklat jabatan baru," paparnya.
 
Berdasarkan data terhimpun, keenam pejabat baru Kemenag Jember antara lain : M Miskun SAg MHI, sebelumnya menjabat Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Probolinggo, kini menjabat Kasi Pendidikan Agama Islam Kantor Kemenag Jember.
 
Mohammad Zaenuri SAg MPdI, yang sebelumnya JFU pengadministrasian seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kantor Kemenag Jember, kini menjabat penyuluh agama Islam wilayah Kecamatan Sumberjambe dan Ledokombo. Yaumil Hikmah Sy SHI, yang sebelumnya menjabat JFU petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Tanggul, kini menjabat penyuluh agama Islam wilayah Kecamatan Tanggul dan Umbulsari.
 
Suyono, JFU pengolah data pada seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kemenag Jember, kini menjabat penyuluh agama Islam wilayah Kecamatan Jenggawah dan Wuluhan. Sedangkan  Multazam SE.I, yang sebelumnya menjabat JFU petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kaliwates, kini menjabat penghulu pertama KUA Kaliwates. Dan, Burhanudin SPdI, yang sebelumnya menjabat JFU petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan, KUA Arjasa, kini menjabat penghulu muda KUA Arjasa. (Sul).
 
Jember - Senin (26/03), Jajaran Puskesmas Jelbuk mendatangi Balai Desa Panduman menggelar tes darah untuk mengetahui positif atau negatif masyarakat terjangkit penyakit HIV. Upaya tes darah dalam agenda klinik berjalan ini merupakan deteksi dini yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit HIV se - Kecamatan Jelbuk.
 
"Hari ini kita melakukan deteksi dini penyebaran HIV dengan sasaran kelompok beresiko, misalnya para ibu hamil, penderita TBC, penderita penyakit kelamin, dan masyarakat yang secara sukarela untuk kita periksa. Pemeriksaan tes darah ini kita lakukan di semua desa yang ada di Kecamatan Jelbuk dan gratis," ungkap Hesti Permanasari, petugas penanganan HIV Puskesmas Jelbuk, Senin (26/03).
 
Lanjut Hesti, deteksi dini HIV ini rutin ia laksanakan ke setiap desa di Kecamatan Jelbuk dalam setahun 2 kali. "Dalam kegiatan deteksi HIV ini ada petugas laboratorium, penanganan HIV dan petugas laporan," jelas perempuan yang asli kelahiran Bondowoso.
 
"Dengan adanya deteksi dini ini kita berupaya untuk mengantisipasi penyebaran HIV terhadap masyarakat yang beresiko terjangkit HIV. Jika kita mengetahui secara dini adanya penderita HIV, secara otomatis pengobatannya akan lebih cepat," terangnya.
 
Alumnus Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan ini juga menambahkan, berdasarkan hasil laporan tahun kemarin, daftar penderita HIV di Kecamatan Jelbuk paling rendah se - kabupaten. (Sul).