EMail :
admin@lensarakyat.com

Pengunjung

224703
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
133
819
5143
211697
18335
26664
224703

Your IP: 54.166.245.10
2018-05-25 02:49
×

Pemberitahuan

There is no category chosen or category doesn't contain any items

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Founder Bukalapak.com Muhamad Fajrin Rasyid mengungkapkan pada saat ini sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mengerti program pengampunan pajak. Padahal dalam periode dua terakhir nilai transaksi UMKM di Bukalapak.com terus mengalami peningkatan.

"Banyak UMKM yang selama ini belum mengerti mengenai program ini. Padahal kalau kami lihat dalam dua tahun terakhir nilai transaksi mereka meningkat besar," jelasnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Muhamad menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan sosialisasi program pengampunan pajak kepada para UMKM yang telah menjadi pelapak di Bukalapak.com.

"Sehingga kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini. Karena selama ini banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri karena tidak tahu harus melapor ke mana," tambahnya.

"Kami siap untuk melakukan sosialisasi tapi teknisnya masih kami tunggu dari pemerintah," pungkas Muhamad.

Sementara itu, sektor UMKM telah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang tangguh dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM di 2013, UMKM berkontribusi sebesar 59,9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

UMKM juga telah menyerap lebih dari 114 juta tenaga kerja atau 96,5 persen angkatan kerja Indonesia.

Jumlah UMKM terus menunjukkan peningkatan tiap tahun atau sekitar 5 juta UMKM baru per tahun, dan UMKM mampu menciptakan investasi sebesar 63 persen dari total investasi, lebih tinggi dari usaha besar.

Sumber : KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com

- Komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, mengatakan, ada sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi KPI.

Salah satunya tantangan itu adalah era digitalisasi televisi yang sudah di depan mata.

Selain itu, isu terkait bullying dan kekerasan seksual juga menjadi fokus KPI ke depan.

Sudjarwanto mengatakan, Komisi I berpesan agar KPI mampu mengawal konten siaran yang lebih baik.

"Jangan sampai acara-acara tidak bermutu dan tidak berguna untuk masyarakat itu masih mendominasi layar kaca kita," kata Sudjarwanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Tantangan lainnya adalah kontribusi KPI dalam hal siaran politik. Dalam tiga tahun ke depan, akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada tahun 2019.

Pada tahun politik itu, kata dia, KPI diharapkan bersikap tegas terhadap lembaga penyiaran dan adil kepada semua kontestan politik.

"Tentunya ini akan jadi upaya maksimal," kata Sudjarwanto, yang juga menjabat komisioner KPI periode sebelumnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini, DPR mengesahkan 9 komisioner terpilih KPI. Sembilan komisioner ini dipilih oleh Komisi I dari 27 calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Kesembilan komisioner terpilih itu adalah:
1. Nuning Rodiyah 
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin 
3. Yuliandre Darwis 
4. Ubaidillah 
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga 
7. Mayong Suryo Laksono 
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela 
9. Agung Suprio


Sumber : KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com

- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menginginkan agar pembahasan Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di DPR dapat dimaksimalkan.

Jika disetujui DPR, maka Perppu tersebut akan langsung berlaku menjadi UU. Ia juga berharap agar Perppu tersebut tidak tumpang tindih dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang juga sedang dibahas di parlemen.

"Jangan tumpang tindih, UU PKS kan belum dibahas," kata Khofifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Menurut Khofifah, kekhawatiran dari para anggota dewan akan dua regulasi yang tumpang tindih sebenarnya sebuah sikap yang bagus. Hal ini bisa memastikan kedua regulasi tidak bertabrakan.

"Yang sudah ada kekhawatiran ini bagus. Agar jangan overlap," ujar dia.

Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah dilakukan di Komisi VIII DPR mulai Selasa (19/7/2016) hari ini. Naskah Perppu telah dipelajari oleh para anggota.

Tiga menteri direncanakan akan dipanggil ke DPR untuk membahas Perppu tersebut, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Komisi VIII juga merencanakan akan mengundang Ikatan Dokter Indonesia.

Adapun IDI beberapa waktu lalu telah secara resmi menolak menjadi eksekutor kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Sumber : KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com

– Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto menjatakan partainya akan segera menentukan sosok yang diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Proses pengambilan keputusan dilakukan setelah DPP PDI-P menggelar rapat pleno pada Kamis (20/7/2016).

Meski demikian, Hasto menyatakan partainya tak akan mengumumkan secara langsung siapa bakal calon yang akan diusung.

Sedangkan untuk sejumlah kandidat yang telah mendaftar dan tak lolos, DPP PDI-P akan memberikan surat pernyataan.

“Sedangkan yang tak lolos penyaringan akan menerima surat dari DPP PDI-P,” kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Rabu (20/7/2016).

Hasto mengungkapkan partainya memilih merahasiakan calon yang akan diusung karena sejumlah pertimbangan.

“Karena menyangkut nama, maka tak kami sampaikan ke publik,” kata dia.

Menurut dia, setidaknya ada 27 nama bakal calon gubernur yang telah mendaftar ke DPP. Para pendaftar itu ada yang berasal dari internal partai maupun dari luar.

Sejauh ini, PDI Perjuangan diketahui telah membidik sejumlah nama cagub yang dianggap cukup populer di media massa.

Mereka seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Kami melihat adda sosok-sosok pemimpin dari luar tapi memiliki komitmen ideologis dengan PDI P. Kami membukan diri terhadap mereka yang mempunyai kemampuan untuk penyelesaian masalah kerakyatan,” ujar dia.

Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira menambahkan rapat pleno yang dilakukan esok hari juga akan membahas pelaksanaan pilkada lainnya, selain DKI Jakarta.

Dia menganggap proses pengambilan keputusan untuk cagub DKI Jakarta yang akan diusung PDI-P pun belum akan ditetapkan besok.

Sumber : KOMPAS.com

YOGYAKARTA, KOMPAS.com

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yanni, hari ini Selasa (19/07/2016) siang mengunjungi Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta. Kedatanganya ini tidak lain untuk melihat kondisi para mahasiswa serta mencari informasi kejadian pada Jumat (15/07/2016) lalu.

"Kedatangan saya kesini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa bisa sampai seperti itu ," Ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yanni, di asrama Mahasiswa Papua Kamasan I Jalan Kusumanegara Kota Yogyakarta, Selasa (19/07/2016).

Yanni mengungkapkan, telah melihat beberapa foto kejadian yang dikirimkan kepadanya. Selain itu ia juga membaca berbagai pemberitaan media terkait kejadian pada Jumat (15/07/2016) lalu. Mulai apel pagi, jalan ditutup, hadirnya ormas-ormas, sampai adanya pemukulan kepada mahasiswa.

"Pagi ada apel di depan asrama. ini ada apa ? rasanya ramai sekali," ucapnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terlalu berlebihan. Jika memang melanggar dan terbukti bersalah silakan diproses hukum namun tidak dengan cara kekerasan.

Ia menyebutkan, selain berdialog dengan para mahasiswa, ia juga berencana akan menemui Kapolda DIY dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Selain untuk mencari informasi, ia juga ingin menyampaikan agar kedepan kepolisian lebih mengutamakan dialog.

"Kepada Kapolda agar persuasif, lebih mengedepankan pendekatan, dan pembinaan kepada para mahasiswa. Itu harapan kami dari DPR," ucapnya.

Di dalam pertemuan di aula asrama Mahasiswa Papua Kamasan 1 Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta siang tadi Yanni gagal mendapatkan keterangan. Sebab para mahasiswa sepakat hanya akan memberikan keterangan, data dan kronologis ketika tim khusus DPRD datang.

"Saya sangat memahami kekecewaan mereka. Saya akan sampaikan ke pimpinan mengenai apa yang di inginkan mahasiswa," ucapnya.

Sumber : KOMPAS.com

DENPASAR, KOMPAS.com- Tertembaknya buronan teroris Santoso oleh tim gabungan TNI dan Polri, Polda Bali melalukan peningkatan keamanan wilayah. Hal ini disampaikan oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol I Nyoman Suryasta disela-sela menghadiri acara Penandatanganan Prasasti Engeline di Desa Budaya Kertalangu Denpasar, Rabu (20/7)2016).

"Tetap kita akan lakukan pengamanan wilayah. Sebelum Santoso tertangkap, kegiatan pengamanan tetap dilakukan. Di Bali, masalah keamanan menjadi prioritas," kata Brigjen Pol I Nyoman Suryasta.

Brigjen Suryasta menyebutkan, pihaknya melakukan pengawasan mulai dari pintu masuk Bali seperti pelabuhan dan bandara.

"Upaya yang dilakukan mulai dari pengawasan pintu-pintu masuk Bali terus kita gelar kegiatan pengamaman baik bersifat preventif, preemtif, dan penegakan hukum. Razia -razia juga tetap dilakukan," ucapnya.

Selain itu, konsentrasi pengamanan wilayah selain pintu masuk Bali, menyasar kepada obyek vital, fasilitas umum, dan tempat wisata yang setiap harinya selalu ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing. 

Sumber : KOMPAS.com

SEMARANG, KOMPAS.com

- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparat kejaksaan di daerah meningkatkan kemampuan dalam menyelidiki perkara korupsi.

Kejaksaan diminta meniru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal operasi tangkap tangan (OTT) pada seorang yang diduga korupsi.

"Jadi tidak hanya KPK saja yang OTT, kejaksaan harus bisa. Itu mimpi saya," kata Ganjar, di sela berbicara dalam peringatan hari Kejaksaan di Semarang, Rabu (20/7/2016).

Penyelidikan dan penindakan dengan pola OTT dinilai akan lebih mengangkat citra kejaksaan di mata publik. Hal itu tentunya akan menunjukkan kerja nyata di masyarakat.

Menurut Ganjar, OTT bisa saja dilakukan oleh Kejaksaan. Apalagi seorang yang ditangkap dalam OTT cenderung sudah dalam kondisi memprihatinkan. Proses pembuktian korupsi juga lebih mudah.

"Kalau ditangkap OTT berarti kan kebangetan. Cara itu bisa angkat citra luar biasa," kata dia.

Dia pun berharap para pegawai di bawahnya untuk menjauhi perilaku korupsi, termasuk tradisi setoran ke pimpinan. Perbuatan lama seperti itu diminta untuk dihilangkan.

“Lima persen atau 10 persen itu sudah jadul. Sudahlah, tobat yuk," tambah dia.

Namun demikian, untuk mencegah perilaku korupsi, terutama dalam hal administratif diminta upaya pencegahan. Salah satu upayanya dengan pendampingan rutin melalui tim pendampingan anggaran daerah (TPAD).

Sumber : KOMPAS.com

WUERZBURG, KOMPAS.com –Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Selasa (19/7/2016), mengklaim bertanggung jawab atas serangan berdarah dalam kereta api di stasiun kota Wuerzburg, Jerman selatan.

Serangan pada Senin (18/7/2016) pukul 21.15 waktu setempat dilakukan oleh seorang remaja imigran Afganistan dengan menggunakan kapak dan pisau.

Akibat serangan itu, 10 orang terluka.  Empat di antaranya, dalam kondisi kritis, yakni anggota dari satu keluarga asal Hongkong.

Satu bendera kelompok ISIS, yang dilukis dengan tangan, telah ditemukan di antara serakan barang-barang milik remaja pengungsi Afganistan tersebut tempat tinggalnya.

Remaja pengungsi itu tinggal bersama dengan keluarga angkatnya di  kota Ochsenfurt,  tak jauh dari lokasi penyerangan, di Jerman selatan. Dia ditembak mati polisi saat melarikan diri.

"Pelaku serangan pisau di Jerman adalah salah satu pejuang ISIS," kata kantor berita Amaq, media yang dekat dengan kelompok teroris tersebut.

Menteri Dalam Negeri Negara Bagian Bavaria, Jerman selatan, Joachim Herrmann , penyerang telah tiba di Jerman sebagai pengungsi anak tanpa pendamping atau datang sendiri dari negara asalnya.

Jerman adalah negara penampung imigran terbesar tahun ini, namun sejauh ini lolos dari serangan jihad skala besar, seperti yang sudah tiga kali terjadi di Perancis dan satu kali di Belgia.

Serangan teror terbaru dengan menggunakan truk sebagai senjata dilakukan oleh Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31) hingga menewaskan 84 orang di Nice, Perancis selatan.

Serangan di Nice yang juga melukai 202 orang itu diklaim oleh ISIS bahwa salah satu “tentara”-nya telah melakukan serangan untuk membalas keterlibatan Perancis dalam serangan di Irak dan Suriah.

Serangan menakutkan di Bavaria kemungkinan akan menghidupkan kembali perdebatan nasional tentang upaya mengintegrasikan migran dan pengungsi

Sumber : KOMPAS.com

Media massa dan para pengamat di dalam dan di luar Turki, Senin (18/7), masih terus mengulas upaya kudeta yang gagal di Turki pada Jumat (15/7/2016) malam.

Media dan pengamat masih terkejut terhadap usaha kudeta yang kemudian bisa ditumpas hanya dalam tempo lima jam.

Segera muncul pula banyak analisis tentang mengapa upaya kudeta di Turki kali ini begitu cepat bisa ditumpas.

Padahal, empat kudeta di Turki sebelum ini, yakni kudeta tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997, berhasil mulus.

Banyak analis menyebut, wajah peta politik di Turki sudah jauh berbeda antara dahulu dan sekarang.

Empat kudeta militer sebelum ini digerakkan dalam konteks peta perpolitikan Turki zaman dahulu, yakni pertarungan antara kaum Islamis dan kaum sekuler.

Kudeta militer di Turki saat itu selalu berhasil gemilang karena mengusung dalih menjaga ajaran sekuler pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Ataturk.

Aksi kudeta militer saat itu pun langsung mendapat dukungan berbagai komunitas dan partai sekuler, terutama yang beraliran ideologi Ataturkisme, seperti Partai Rakyat Republik (CHP).

Seperti dimaklumi, pasca berdirinya Turki modern tahun 1923, pertarungan sengit antara kaum Islamis dan kaum sekuler muncul lagi di panggung politik Turki.

Terutama sejak 1950-an hingga kemenangan mutlak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada pemilu tahun 2002.

Setelah tahun 2002 hingga sekarang, kubu Islamis yang dipimpin AKP memegang kendali politik dan ekonomi.

Dalam waktu yang sama, ada kekuatan Islamis lain, yaitu Jamaah Fethullah Gulen yang dikenal dengan sebutan Gulenis atau Hezmet.

Teman seperjuangan

Gulen sejatinya adalah teman seperjuangan Recep Tayyip Erdogan dalam membangun kekuatan Islamis di Turki sejak tahun 1970-an.

Kejayaan Islamis di Turki sejak tahun 2002 juga sekaligus mengangkat pamor Jamaah Fethullah Gulen.

Dengan kata lain, setelah tahun 2002, Erdogan dan Gulen sama-sama berada pada masa kejayaannya.

Akan tetapi, belakangan, persisnya sejak tahun 2010, mulai muncul di permukaan konflik antara Erdogan dan Gulen, alias mereka pecah kongsi.

Saat itu konflik dua sahabat lama itu dipicu oleh aksi Gulen mengkritik keras pemerintahan Erdogan yang mendukung pengiriman kapal Mavi Marmara untuk menembus blokade Jalur Gaza pada tahun 2010.

Bagi Erdogan saat itu, pengiriman kapal Mavi Marmara merupakan bagian dari pertarungan regional dengan Israel.

Sejak itu, Erdogan dan kubunya mulai menabuh genderang tentang adanya negara tandingan (parallel state) atau negara dalam negara yang merongrong kedaulatan negara Turki.

Nama negara bayangan adalah sebutan untuk jaringan Jamaah Fethullah Gulen yang saat itu dituduh berusaha membangun pengaruh di semua lini lembaga negara, seperti militer, kepolisian, dan peradilan.

Pada kenyataannya, gerakan Gulenis memang sudah merasuk jauh ke tubuh militer, kepolisian, dan peradilan.

Karena itu, dalam lima tahun terakhir ini, bisa disebut panggung politik Turki diwarnai perseteruan sengit antara Gulen (Islamis) dan Erdogan (Islamis), bukan lagi pertarungan kaum Islamis melawan kaum sekuler.

Islamis vs Islamis

Upaya kudeta militer pada Jumat malam lalu adalah bagian dari konflik Gulen-Erdogan itu atau Islamis vs Islamis.

Itulah sebabnya, kubu sekuler, termasuk CHP, menolak keras kudeta militer tersebut karena kubu sekuler melihat itu akibat konflik internal Islamis, bukan Islamis versus sekuler.

Kudeta militer kali ini juga sudah tidak lagi mengusung jargon menjaga ajaran sekuler Ataturk, seperti kudeta sebelumnya.

Sikap kubu sekuler itu bukan karena mendukung Erdogan, tetapi semata-mata demi kepentingan lebih besar lagi, yaitu menjaga kehidupan demokrasi.

Hal itulah yang menyebabkan militer pro kudeta menggempur gedung parlemen di Ankara, karena partai-partai politik dari semua aliran ideologi menolak kudeta militer.

Itu pula yang menjadi faktor pecahnya militer, antara pro dan kontra kudeta. Bahkan, sebagian besar satuan militer menolak kudeta.

Akhirnya upaya kudeta itu gagal total lantaran tidak mendapat dukungan dari sebagian besar satuan militer, partai-partai politik, dan terutama rakyat Turki dari semua golongan dan aliran ideologinya. (Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir)

Sumber : KOMPAS.com

ISTANBUL, - Lebih dari 15.000 pegawai pendidikan di Turki dipecat setelah gagalnya kudeta militer pekan lalu. Demikian disampaikan Kementerian Pendidikan Turki, Selasa (19/7/2016).

"Sebanyak 15.200 pegawai negeri diberhentikan dan investigasi terhadap mereka sedang dilakukan," demikian Kementerian Pendidikan Turki.

Kementerian Pendidikan menyebut, mereka yang diberhentikan adalah yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO), sebutan pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang kini mengasingkan diri di AS.

Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan menuding Fethullah Gulen dan pengikutnya berada di belakang upaya kudeta yang menewaskan hampir 300 orang dan melukai ribuan orang lainnya.

"Investigasi terhadap mereka yang diduga terkait FETO sedang dilakukan," tambah kementerian tanpa memberi rincian lebih jauh soal pemecatan ini.

Sementara itu, Badan Pendidikan Tinggi Turki mendesak pengunduran diri 1.577 dekan universitas. Demikian dikabarkan kantor berita Anadolu.

Di antara para dekan itu, 1.176 berasal dari universitas negeri dan 401 orang adalah para pengajar di berbagai universitas swasta.

Sejak gagalnya kudeta militer pekan lalu, sekitar 9.000 orang termasuk petugas polisi, kehakiman dan pegawai pemerintah dipecat.

Sementara, sebanyak 7.500 orang ditahan termasuk para jenderal yang dituding mendalangi upaya kudeta tersebut.

Sumber : KOMPAS.com